Makro Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Masih Merebak

Senin, 02 Januari 2012 | 17:32

 

Arif Budimanta. (sumber: Antara)

Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan. Kemiskinan di Indonesia, karena pememusatan pertumbuhan di kota dan tidak berhasilnya program kedaulatan pangan dan pendidikan

Baiknya indikator makro ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 6,5 persen di tahun 2011 ternyata belum bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan, ketimpangan dan kebodohan di Indonesia

“Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan. Kemiskinan di Indonesia, karena pememusatan pertumbuhan di kota dan tidak berhasilnya program kedaulatan pangan dan pendidikan,” tutur Arif Budimanta Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

Hal itu terihat dari pengeluaran penduduk miskin yang 73 persen di dominasi oleh bahan makanan dimana rata-rata 30 persen disumbangkan oleh pengeluaran untuk membeli beras. 

Artinya penduduk miskin sangat sensitif terhadap perubahan harga pokok makanan terutama beras. “APBN yang memiliki fungsi stabilisasi harusnya dapat lebih dipacu lagi untuk dapat mengendalikan harga bahan-bahan makanan tersebut dengan cara mengenjot produksi beras serta bahan pangan lainnya dan industrialisasi perdesaan,” lanjut Arif.

Apabila produktivitas pangan dan indusyrialisasi perdesaan digalakkan maka kemiskinan di perdesaan akan menurun secara signifikan. Saat ini, populasi penduduk miskin Indonesia dua kali lipat lebih banyak di desa (18,97 juta) dibandingkan di kota yang berjumlah 10,59 juta.

Pemerintah juga harus memberikan akses yag lebih besar bagi penduduk miskin terutama di pedesaan untuk mendapatkan pendidikan.

Hal ini ditunjukkan oleh ketidak mampuan penduduk desa yang dua kali lebih rendah untuk membiayai pendidikan dibandingkan oleh penduduk diperkotaan. Pengeluaran pendidikan untuk penduduk miskin perkotaan adalah 2,75 persen dari total pengeluaran bulanan, sedangkan pengeluaran untuk  penduduk miskin di perdesaan hanya 1,21 persen dari total pengeluaran.

Apabila pemerintah memberikan akses pendidikan lebih baik, maka implikasinya adalah dapat meningkatkan produktivitas dan daya beli dari penduduk, karena rakyat mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih tinggi.

 

Penulis: Ayyi Achmad Hidayah

 http://www.beritasatu.com/ekonomi/24128-makro-ekonomi-tumbuh-kemiskinan-masih-merebak.html

Potret APBN 2011: Miskin Kinerja, Utang Tambah Jadi Rp 1.800 Triliun

Senin, 02/01/2012 07:58 WIB
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Pemerintah dinilai belum bisa merealisasikan APBN 2011 dengan sempurna. Realisasi belanja dan penurunan daya saing ekonomi dari 44 menjadi 46 menunjukkan kinerja pemerintah yang miskin.

Demikian disampaikan oleh Anggota DPR Komisi XI Arif Budimanta dalam Konsensus dan Potret APBN 2011 kepada detikFinance di Jakarta, Senin (2/1/2012).

“Walaupun miskin kinerja, pemerintah masih saja terus berutang yang mencapai Rp 1.800 triliun pada akhir tahun 2011,” kata Arif.

Rendahnya kinerja pemerintah diakibatkan juga oleh target penerimaan pajak berdasar APBNP 2011 sebesar Rp 763,67 triliun diperkirakan tidak tercapai. Hal ini diperkirakan karena tidak terpenuhinya target penerimaan dari PPN yang sebesar Rp 27 triliun pada tahun 2011.

“Tidak tercapainya target ini. Disebabkan oleh dua hal dimana aturan perpajakan yang masih belum pas antara kepentingan wajib pajak dan pemerintah serta target penerimaan pajak yang terlalu tinggi,” ungkap Arif.

Selain itu, Arif menuturkan, kedepan harus ada perbaikan aturan perpajakan yang memberikan peningkatan kepatuhan pembayar pajak, dan dukungan dari para pihak (aparatur hukum) dalam pengamanan penerimaan perpajakan.

Arif lebih jauh memaparkan, realisasi belanja modal juga diperkirakan tidak memenuhi target, kurang dari 90 persen dari APBN-P 2011 yang sebesar Rp 141 triliun. Belanja modal yang rendah pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sisi lain menunjukkan sebenarnya motor penggerak ekonomi bukan pemerintah tetapi rakyat.

“Sisi lemah dari pemerintah adalah GCG dalam pengelolaan anggaran terutama beban conflict of interest. Hal ini menurut saya titik krusial yang harus diperbaiki, pemerintah harus meyakini sesuai amanat konstitusi bahwa APBN adalah hak rakyat dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelas Politisi PDIP ini.

Ia menjelaskan, belanja modal diharapkan mendorong produktifitas ekonomi, produktifitas ekonomi mendorong peningkatan penerimaan negara. Dalam APBN tidak terkategori secara jelas apakah belanja modal sumber dananya datang dari penerimaan negara (pajak, cukai pnbp) atau dari pembiayaan (utang).

“Kita bisa saja berasumsi bahwa sebagian belanja modal datang dari utang, dengan model kebijakan front loading managment (utang dicari dulu untuk menutup target defisit APBN), maka apabila belanja modal tidak dapat direalisasikan maka sama artinya tidak ada produktifitas tetapi beban utang (melalui pembayaran bunga) tetap berjalan dan kemudian menumpuk untuk tahun anggaran berikutnya,” jelasnya.

Arif menambahkan, untuk 2012 perlu dilakukan perbaikan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kompetensi dan tata kelola pertanggungjawaban pengguna anggaran dalam menyerap realisasi anggaran.

Karena setiap kegagalan dalam realisasi penyerapan anggaran dalam tiga tahun terakhir selalu diikuti oleh peningkatan beban bunga utang dan menurunnya keseimbangan primer.

“Pembayaran bunga utang 5 tahun terakhir meningkat 200% dari Rp 65,2 triliun menjadi Rp 116,4 triliun pada tahun 2011. Hal ini harus dijadikan lesson learned bagi pemerintah untuk lebih memperbaiki kualitas perencanaan dan manajemen anggaran secara menyeluruh,” kata Arif.

(dru/qom)

APBN 2011 tidak Memenuhi Target

Rabu, 21 Desember 2011 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR Arif Budimanta mengatakan pemerintah belum sepenuhnya dapat merealisasikan amanat UU no 11 APBNP 2011. Anggota Komisi XI dari PDIP ini mengatakan ada dua hal yang tidak dapat dicapai pemerintah terkait APBNP 2011, yakni penerimaan pajak dan belanja modal.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak berdasar APBNP 2011 yang sebesar 763,67 triliun diperkirakan karena tidak terpenuhinya target penerimaan dari PPN yang sebesar Rp 27 triliun pada tahun 2011.  

Menurutnya, tidak tercapainya target ini disebabkan dua hal: aturan perpajakan yang masih belum pas antara kepentingan wajib pajak dan pemerintah serta target penerimaan pajak yang terlalu tinggi. Ke depan, ia mengatakan, harus ada perbaikan aturan perpajakan yang memberikan peningkatan kepatuhan pembayar pajak dan dukungan dari para pihak (aparatur hukum) dalam pengamanan penerimaan perpajakan.

Sementara realisasi belanja modal juga diperkirakan tidak memenuhi target, yakni kurang dari 90 persen  dari APBNP yang sebesar Rp 141 triliun

Arif mengtatakan, untuk 2012 perlu dilakukan perbaikan  perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kompetensi dan tata kelola pertanggungjawaban pengguna anggaran dalam  menyerap realisasi anggaran. Karena, setiap kegagalan dalam realisasi penyerapan anggaran dalam tiga tahun terakhir selalu diikuti oleh peningkatan beban bunga utang dan menurunnya keseimbangan primer.

“Hal ini harus dijadikan lesson learned bagi pemerintah untuk lebih memperbaiki kualitas perencanaan dan manajemen anggaran secara menyeluruh,” ujarnya.

Redaktur: Johar Arif

 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/11/12/21/lwjr4f-apbn-2011-tidak-memenuhi-target

Waspadai Utang karena Kekuatan Fiskal Merosot

Media Indonesia

Minggu, 27 November 2011 15:15 WIB  

   

JAKARTA–MICOM: Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengingatkan keseimbangan primer dalam APBN menunjukkan kecenderungan terus merosot sehingga Indonesia harus mewaspadai jumlah utang yang meningkat.

“Kita harus waspada dengan kekuatan fiskal kita saat ini karena kondisi keseimbangan primer dalam APBN dari waktu ke waktu merosot tajam,” kata Arif, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/11).

Ia menyebutkan, meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) turun, kondisi saat ini sudah menunjukkan lebih besar pasak dari tiang. 

“Dalam lima tahun terakhir, keseimbangan primer merosot 7.000 persen,” kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ia menjelaskan keseimbangan primer adalah pendapatan negara dikurangi belanja dalam APBN di luar pembayaran  cicilan utang (bunga).

Menurut dia, dalam melihat kondisi utang, semua pihak juga harus hati-hati, walaupun dari sisi rasio utang dengan PDB terlihat bahwa kondisi masih aman yaitu di bawah 30 persen. Tetapi dari sisi likuiditas terlihat kemampuan membayar utang dari surplus pendapatan dikurangi belanja yang tergambar dalam keseimbangan primer sudah pada tahap mengkhawatirkan.

Keseimbangan primer menurun 7.000 persen dari Rp50,79 triliun pada 2005 menjadi hanya Rp0,73 T pada 2011. Pembayaran bunga utang lima tahun terakhir meningkat 200 persen dari Rp65,2 triliun menjadi Rp116, 4 triliun pada 2011.

“Utang negara adalah bom waktu. Manajemen utang harus direformasi. Utang kita yang sekarang jumlahnya telah mencapai Rp1.768 triliun lebih harus memberikan kenaikan produktivitas dan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat,” katanya.

Utang Indonesia meningkat lebih dari 40 persen dalam enam tahun terakhir ini. Lima tahun terakhir dalam APBN pembiayaan utang semakin dominan dan memberikan kontribusi rata-rata 75,1 persen dari total pembiayaan yang diperlukan dalam APBN.

“Setiap rupiah utang yang dikeluarkan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan berimplikasi langsung terhadap perbaikan kualitas pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indikator seperti indeks pembangunan manusia (IPM), daya saing, serapan tenaga kerja, dan lainnya,” katanya.

Ia mengingatkan agar utang tersebut tidak hanya dipakai untuk membayar gaji dan program-program yang tidak berimplikasi langsung dengan sektor riil. (Ant/OL-10)

 

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/11/279485/20/2/Waspadai-Utang-karena-Kekuatan-Fiskal-Merosot

Utang Negara bagai Bom Waktu

Media Indonesia

Senin, 28 November 2011 06:12 WIB     

INDONESIA bisa lolos dari terpaan krisis ekonomi global bila mampu mewaspadai kekuatan fiskalnya mengingat dalam enam tahun terakhir utang pemerintah melonjak hampir 40%.

“Utang negara ibarat bom waktu, manajemen utang harus direformasi. Utang negara yang kini mencapai Rp1.768 triliun lebih harus mampu menaikkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” kata anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta dalam perbincangan Today’s Highlight Special bertajuk Menakar Panas Dingin Krisis Ekonomi Global 2012 yang digelar Media Indonesia dan 103.8 FM Brava Radio di Bistro Boulevard, Jakarta, Sabtu (26/11).

Dalam kurun enam tahun, lanjut Arif, cicilan bunga utang RI yang awalnya Rp65,2 triliun bertambah dua kali. Selain itu, dalam lima tahun terakhir pembiayaan utang kian dominan dan berkontribusi rata-rata 75,1% dari total pembiayaan APBN.

“Kebanyakan untuk membayar gaji dan program yang tidak berdampak terhadap sektor riil. Bagaimana agar daya beli tumbuh, harus ada efisiensi dan realokasi APBN menuju fungsi produktif,” ujar Arif.

Atau dalam bahasa pengamat ekonomi Unika Atma Jaya Prasetyantoko, utang dapat memberikan impak kalau dipakai untuk menggerakkan ekonomi.

Lebih jauh Arif menuturkan kendati dari sisi rasio utang terhadap produk domestik bruto terbilang aman, yakni di bawah 30%, tetapi pemerintah perlu memonitor sisi likuiditas.

Juga dari sisi keseimbangan primer. Penerimaan pajak dan bukan pajak dikurangi belanja serta kewajiban membayar utang menurun 7.000%, dari Rp791 triliun pada 2005 menjadi Rp0,73 triliun pada 2011. Sementara pembayaran bunga utang dalam lima tahun terakhir naik 200%, dari Rp65,2 triliun menjadi Rp116,4 triliun.

“Dari sisi likuiditas tampak kemampuan (negara) membayar utang. Namun, data keseimbangan primer (menunjukkan) sudah dalam tahap mengkhawatirkan,” jelas Arif.

Kini, DPR dan pemerintah telah memiliki sederet skenario bila krisis global bertambah gawat, yaitu memberi diskresi kepada pemerintah jika pertumbuhan ekonomi 1% di bawah target, realisasi lifting minyak 5% di bawah asumsi, asumsi lain meleset 10% dari sasaran, dan posisi nominal dana pihak ketiga perbankan nasional anjlok drastis serta terkereknya imbal hasil dari surat berharga negara.

“Terpenting pemerintah harus menciptakan instrumen kebijakan agar lebih banyak orang bekerja dan menjaga daya beli masyarakat,” tandas Arif.

Surat utang perusahaan

Krisis ekonomi global juga dikhawatirkan memengaruhi kemampuan perbankan di AS dan Eropa untuk memperpanjang utang kepada perusahaan swasta di Indonesia.

Oleh karena itu, Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan perlunya perusahaan swasta di Indonesia melakukan diversifikasi pembiayaan.

“Apakah dari perbankan dalam negeri atau menerbitkan obligasi korporasi,” ungkap Perry juga dalam talkshow Today’s Highlight Special, akhir pekan lalu.
Diversifikasi pembiayaan diperlukan untuk mengantisipasi macetnya sumber pendanaan luar negeri khususnya Eropa bila krisis ekonomi semakin berlarut.

Menurut dia, meski nilai tukar rupiah masih bergejolak, utang luar negeri swasta belum menunjukkan peningkatan signifikan. Posisi utang luar negeri swasta kuartal ketiga 2011 sekitar US$70-an miliar. Dari jumlah itu, US$21 miliar di antaranya utang dari Eropa dengan komposisi Belanda (US$15 miliar), Inggris (US$2 miliar), Jerman (US$1 miliar), dan sisanya dari negara Eropa lain. (GA/X-15)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/11/279625/4/2/Utang-Negara-bagai-Bom-Waktu

Utang Capai Rp 1.768 Triliun, Pemerintah Hanya Gali Lubang Tutup Lubang

Minggu, 27/11/2011 10:52 WIB
Herdaru Purnomo – detikFinance

 

Jakarta – Pemerintah terus membanggakan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang cukup rendah dibawah 30% diantara negara-negara kawasan Eropa dan AS yang cukup besar diatas 100%.

Namun, utang RI yang hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.768,04 triliun dinilai belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

Anggota Komisi XI DPR-RI, Arif Budimanta mengungkapkan dalam melihat kondisi utang pemerintah juga harus hati-hati walaupun dari sisi rasio utang dengan PDB terlihat bahwa kondisi masih aman yaitu dibawah 30%.

“Tetapi dari sisi likuiditas terlihat kemampuan membayar utang dari surplus pendapatan dikurangi belanja yang tergambar dalam keseimbangan primer sudah pada tahap mengkhawatirkan,” ungkap Arif kepada detikFinance di Jakarta, Minggu (27/11/2011).

Dijelaskan Arif, perlu diwaspadai bahwa dengan kekuatan fiskal pemerintah saat ini, kondisi keseimbangan primer dalam APBN dari waktu ke waktu merosot tajam.

“Sudah lebih besar pasak dari tiang. 5 tahun terakhir merosot 7000 persen. Keseimbangan primer adalah pendapatan negara dikurangi belanja dalam APBN diluar pembayaran cicilan utang (bunga),” tuturnya.

Menurut Arif, keseimbangan primer menurun 7000 persen dari Rp 50, 791 triliun pada tahun 2005 menjadi hanya Rp 0,73 triliun pada tahun 2011. “Bahkan pembayaran bunga utang 5 tahun terakhir meningkat 200% dari Rp 65, 2 triliun menjadi Rp 116, 4 triliun pada tahun 2011,” paparnya.

“Utang negara adalah Bom waktu. Manajemen utang harus direformasi. Utang kita yang sekarang jumlahnya telah mencapai Rp 1,768 triliun lebih harus memberikan kenaikan produktivitas kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Bayangkan saja, utang kita meningkat lebih dari 40% enam tahun terakhir ini,” imbuh Politis PDIP ini.

Ia mengharapkan setiap rupiah utang yang dikeluarkan oleh negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat dan berimplikasi langsung terhadap perbaikan kualitas pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indikator-indikator perekonomian.

“Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), daya saing, serapan lapangan kerja seperti itu. Jangan sampai utang tersebut ternyata hanya dipakai untuk membayar gaji dan program-program yang tidak berimplikasi langsung dengan sektor riil,” tuturnya.

Karena menurut Arif, jika melihat posisi keseimbangan primer dengan kewajiban pembayaran cicilan utang, maka terlihat bahwa saat ini ketahanan fiskal RI sangat rapuh. “Gali lubang tutup lobang, utang lama dibayar dengan utang baru,” tegas Arif.

Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.768,04 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 13,13 triliun dibanding posisi September 2011 yang sebesar Rp 1.754,91 triliun.

Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Oktober 2011 bertambah Rp 91,19 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang RI juga naik dari 27,3% pada September menjadi 27,5% pada Oktober.

(dru/dru)

http://finance.detik.com/read/2011/11/27/105215/1776469/4/utang-capai-rp-1768-triliun-pemerintah-hanya-gali-lubang-tutup-lubang

Pidato Soekarno Masih Relevan Saat Ini

http://nasional.kompas.com/read/2011/06/15/14302212/Pidato.Soekarno.Masih.Relevan.Saat.Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Soekarno bertajuk “Indonesia Menggugat” di depan pengadilan Belanda di Bandung pada 1930 dinilai masih relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Tidak adanya keadilan dalam proses hukum dan masuknya neo-imperialisme serta neo-kolonialisme yang melahirkan bentuk-bentuk baru penjajahan ekonomi oleh asing semakin menegaskan bahwa Indonesia harus kembali menggugat kenyataan itu.

Demikian diungkapkan politikus PDI-P, Arif Budimanta, dalam seminar dan bedah buku bertajuk “Indonesia Kembali Menggugat” di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (15/6/2011). Menurut Arif, keadilan dalam bidang hukum dan keadilan ekonomi harus segera diperbaiki agar dapat menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi lebih baik.

“Sudah waktunya Indonesia kembali menggugat karena keadaan hukum kita yang sudah buta dan malah berpihak pada kekuasaan. Selain itu, keadaan ekonomi kita semakin menuju ke arah yang nantinya bisa menyebabkan Indonesia hanya jadi tamu di negaranya sendiri,” ujar Arif yang juga menjabat anggota Komisi XI DPR ini.

Ia menuturkan, keterpurukan tersebut diperparah dengan beberapa regulasi serta produk undang-undang yang merugikan negara. Salah satunya adalah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, yang dapat membuat kekayaan alam Indonesia dapat dikuasai asing hingga kurun waktu 95 tahun.

“Padahal, Indonesia merupakan negeri strategis dan kaya akan potensi sumber daya alam, baik darat maupun di laut,” ujarnya.

Dia menambahkan, perekonomian bangsa ini seperti dibangun berdasarkan utang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurun tujuh tahun belakangan ini, sampai bulan Mei 2011 ini, utang negara mencapai angka Rp 1.676,85 triliun.

“Keadaan ini tidak bisa berlanjut, kita harus merenungkan relevansi pidato Bung Karno itu. Jadi, hukum di Indonesia harus tegas dan adil. Dan ekonomi kita harus berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang kaya,” katanya.

Bank Dunia tak Perlu Diagungkan

Kamis, 16 Juni 2011 pukul 09:30:00
Arif Budimanta Anggota Komisi XI DPR, Bank Dunia tak Perlu Diagungkan

http://koran.republika.co.id/koran/0/137123/Arif_Budimanta_Anggota_Komisi_XI_DPR_Bank_Dunia_tak_Perlu_Diagungkan

Oleh Wulan Tunjung Palupi

Laporan Bank Dunia itu menyebut dua hal yang menunjang perekonomian ke depan, yaitu sektor komersial (perdagangan) dan finansial. Ini menggambarkan apa?
Itu yang mereka baca dan mungkin itu harapan mereka. Kalau mereka menyebut pasar pada akhirnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi produksi dari luar untuk masuk dikonsumsi di dalam negeri, Indonesia jadi penting sebagai pasar.

Sinyalemen Bank Dunia ini dalam rangka mengamankan kepentingan mereka dan agar tetap membuka pasar finansial kita, memberi imbal hasil (yield) yang tinggi bagi dana asing. Yield tinggi yang dimaksud, misalnya, dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN). Ini gaya lama saja sebenarnya.

Gaya lama seperti apa maksud Anda?
Mereka sering menyebut sektor finansial dan pasar. Mereka ingin pasar kita terbuka seluas-luasnya. Itu dalam artian kita sebagai pasar dan kalau perlu tidak ada perlindungan sama sekali.Dari penilaian mereka, biasanya akan muncul rekomendasi dan lembaga seperti Bank Dunia akan memberi pinjaman, yang meski berbunga rendah merupakan kebijakan yang sifatnya policy matrix. Pinjaman yang bersifat mendukung kebijakan, yang bersifat pendampingan, dan sejalan dengan arah rekomendasi mereka.

Bagaimana menyikapi hal ini?
Kita seharusnya bisa mengambil momentum untuk bisa berdaulat dan mandiri secara ekonomi. Kita harus yakin bahwa sebelum 2025 kita bisa setara dengan negara-negara BRIC. Momentumnya adalah saat ini memanfaatkan posisi Indonesia sebagai pimpinan ASEAN dan keanggotaan di G20 (kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar).

Kemandirian ekonomi bisa lebih cepat kalau kita lepaskan ketergantungan pasar kita pada negara lain. Artinya, produksi nasional harus didahulukan untuk kepentingan pasar nasional. Agar produksi nasional terserap, pasar domestik kita harus dilindungi.Indonesia terbesar nomor empat dari sisi jumlah penduduk, jangan sampai kita cuma jadi pasar terbesar keempat di dunia. Tapi, juga jadi salah satu produsen terbesar di dunia.

Apa kita punya cukup investasi untuk itu?
Tanpa perlu dikasih karpet merah, investor mau datang ke sini kok. Memang, ada beberapa hal yang harus dibenahi. Yang mesti diingat, yang disampaikan Bank Dunia tidak perlu kita agungkan, tapi harus jadi pemicu, bahwa kita bisa lebih baik dari prediksi mereka, dengan kemampuan kita sendiri. Bukan 2025, tapi 2015 kita sudah bisa setara dengan BRIC.ed: asep nur zaman

APBN KOLONIAL

Kamis, 16 Juni 2011 pukul 15:23:00
Arif Budimanta, Anggota Komisi XI DPR RI, Masih Seperti Zaman Kolonial

http://koran.republika.co.id/koran/0/137179/Arif_Budimanta_Anggota_Komisi_XI_DPR_RI_Masih_Seperti_Zaman_Kolonial

Bagaimana Anda melihat penyerapan anggaran dalam APBN kita?
Anggaran atau penyerapan ABPN kita hampir tidak ada perubahan sejak Orde Baru sampai sekarang. Polanya sama. Yang terjadi adalah sekitar 45 persen sampai 50 persen penyerapan anggaran selalu terjadi pada akhir triwulan ke empat. Jadi, di akhir tahun anggaran. Rata-rata kalau semester pertama penyerapannya hanya sekitar 12 sampai 15 persen.

Jadi di mana letak kesalahannya?
Kita sudah melakukan reformasi struktur, postur, dan aktivitas penganggaran, tapi pola penyerapannya tetap tidak ada perubahan. Menurut kami, yang menjadi persoalan, pertama, proses inefisiensi birokrasi kita masih terjadi. Ini persoalan birokrasi dalam penyerapan anggaran. Kedua, menunjukkan sebenarnya program yang direncanakan itu tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Ketiga, implikasinya adalah terhadap program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang menjadi tidak bisa berlangsung cepat. Kalau 50 persen baru tersalurkan di triwulan terakhir, lha bagaimana, kan mau bekerja terus.

Jadi, ada anggaran kita menunjukkan bahwa fungsi distribusi dan alokasi APBN itu disfungsional. Dari perspektif birokrasi, terjadi ada pegawai yang sudah gajinya Rp 300 ribu per bulan, dibayarnya enam bulan sekali. Ini kenyataan. Semua gaji pegawai itu kan dari APBN.

Bisa lebih detail membandingkannya dengan APBN sejak zaman kolonial hingga saat ini?
Sejarah APBN kita memang tidak terlepas dari sejarah kolonialisme. UU yang diciptakan pada 1925 oleh kolonial Belanda, pada waktu itu memang proses perencanaan anggarannya untuk membiayai birokrasi, bukan untuk membiayai kesejahteraan rakyat. Tapi sampai sekarang itu tetap terjadi, jadi APBN kita saat ini masih seperti zaman kolonial.

Pada 1970 sampai 1980-an, cukup banyak pembangunan infrastruktur, ada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pembangunan berbagai infrastruktur, pabrik, irigasi dan sebagainya, terjadi pada waktu itu. Ada kebijakan bank-bank asing hanya boleh beroperasi di ibu kota negara. Tapi ketika 1980-an ke atas, sudah mulai terjadi kelonggaran-kelonggaran.

Jika UU APBN masih pada sistem kolonialisme seperti yang Anda sebutkan, lantas adakah rencana untuk melakukan perubahan?
UU-nya sendiri sudah bagus, tapi dalam praktiknya, proses penganggarannya ternyata tidak berhasil membebaskan rakyat dari kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan memecahkan masalah ketimpangan sosial. Yang terwariskan adalah budaya dan pola pikirnya. Walaupun kita sudah mengubah UU-nya, kalau dulu zaman kolonial mengatakan itu dalam rangka mempertahankan daerah jajahan, untuk mempertahankan kekuasaan, untuk membiayai birokrasi kolonial, bukan untuk membangun daerah. Kemudian yang terjadi sekarang kan juga masih seperti itu, masih tetap untuk membiayai birokrasi. APBN yang ada sampai saat ini tidak membebaskan rakyat dari persoalan kemiskinan, malah biaya pendidikan kian menjadi mahal. Jadi, bukan UU APBN-nya yang jadi masalah, tapi praktiknya.

Apa koreksi yang ingin Anda sampaikan untuk APBN sekarang?
Ke depan, yang harus diperbaiki adalah melakukan restrukturisasi terhadap fungsi-fungsi prioritas anggaran. Sekarang pemerintah, misalnya, mengatakan, ada restrukturisasi terhadap prioritas pertama, yakni reformasi birokrasi dan tata kelola. Tapi ternyata kita lihat begitu banyak kasus-kasus yang terkait birokrasi, jadi sebetulnya itu tidak terjadi.

Mungkin prioritas yang terbaik adalah pertama, kesejahteraan rakyat. Lalu, yang terkait dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat, karena itu yang menjadi persoalan kita. Kemudian juga masalah pendidikan dan kebudayaan terkait pembangunan karakter. Jadi, restrukturisasi bisa dilakukan dengan cara 11 prioritas itu direstrukturisasi kembali. Nanti anggaran-anggaran kementerian dan lembaga mengikut ke atasnya.

Prioritas yang dijalankan selama ini tidak menjawab apa yang menjadi prioritas di masyarakat. Problematika kita saat ini adalah kemiskinan, soal harga barang, kesejahteraan, tapi yang diwariskan justru reformasi birokrasi. andi nur aminah
(-)

Struktur APBN Seperti Zaman Kolonial

http://www.infobanknews.com/2011/06/struktur-apbn-seperti-zaman-kolonial/

Kamis, 9 Juni 2011, 19:14 WIB Moneter dan Fiskal

Struktur APBN masih seperti zaman kolonialisme. Seharusnya APBN dapat memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Kristopo

Jakarta–Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dijadikan alat belanja pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Namun, kenyataannya APBN yang ada selama ini belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti yang diharapkan rakyat.

Jika melihat sejarah APBN di negeri dari jaman penjajahan sampai saat ini terkesan APBN itu hanya untuk memenuhi kepentingan penguasa.

“Pada zaman kolonialisme APBN hanya untuk membiayai pemerintahan jajahan, melanggengkan penguasaan terhadap tanah jajahan dan sangat bias dengan kontestasi birokrasi dan elit,” kata Anggota DPR RI dari PDI-P, Arif Budimanta, saat menjadi pembicara pada Seminar Ekonomi-Politik “Apa yang salah dengan Politik Anggaran APBN kita,” di Jakarta, Kamis, 9 Juni 2011.

Namun, tambahnya, sejak 2005 sampai saat ini pemerintah membagi APBN ke dalam 11 fungsi. Ke-11 fungsi tersebut di antaranya, pelayanan pemerintahan umum, pertahanan, ketertiban, keamanan, hukum, ekonomi, kesehatan dan lain-lain.

Arif mempertanyakan, jika pemerintah memasukkan fungsi kesehatan ke dalam APBN mengapa masih banyak bayi di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap dari pemerintah.

“Masih ada sekitar 80% bayi di Indonesia belum mendapatkan imunisasi lengkap dari pemerintah. Sementara pemerintah baru menyentuh 20% dari bayi yang ada di Indonesia,” jelas Arif.

Dari kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat, lanjutnya, seharusnya pemerintah mulai merubah dalam membahas APBN untuk tahun berikutnya.

Jangan lagi pemerintah memulai dengan rencana awal pemerintah dalam membelanjakan APBN. Tetapi pemerintah mulai membuat rencana kerja pemerintah dalam menggunakan APBN.

Saat ini, katanya, baru 15% dana APBN terserap oleh Kementerian dan Lembaga. Pemerintah menyebutkan persoalan admonistratif yang menjadi kendala. “Hampir tidak ada indikator tentang kerugian dan indikator kemajuan pada APBN,” imbuhnya.

Arif juga mengatakan, selama ini APBN hanya dijadikan tempat membayar kebutuhan Kementerian dan Lembaga di pemerintah. APBN belum bisa menjawab problem solving yang ada di masyarakat.

Jadi, yang terkait dengan masyarakat masih banyak kendalanya. Seharusnya APBN itu memberikan porsi besar pada pembangunan, menyelesaikan masalah sosial ekonomi, menjangkau seluruh masyarakat di semua sektor, seluruh daerah dan seluruh kalangan. (*)